Biar Salah Asal Populer

09Jan09

Salah kaprah, salah istilah, salah sebut. Semuanya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bangsa ini memang senang dengan hal-hal yang mudah populer. Walaupun di kemudian hari ditemukan bahwa hal yang populer itu salah, reluktansi untuk kembali pada kebenaran sudah tertancap pada masyarakat.

Sebagian kalangan (revivalis?) lebih senang menggunakan istilah hak salin daripada hak cipta. Alasannya, hak cipta mustinya terjemahan dari istilah createright bukan copyright.

Bagi mereka yang tidak cocok dengan copyright, tersedia copyleft. Yang tidak cocok keduanya, bisa mencoba CreativeCommon License. Huenak tho?

Nggak cocok dengan yang manapun, bisa buat lisensi sendiri. Bagi kaum muslim, ada istilah “Kaum muslimin itu menepati perjanjiannya” atau “Muslim itu menjaga syarat-syarat perjanjian”. Maknanya, perjanjian (orang sekarang bilang lisensi) apapun yang digunakan, selama tidak dilarang agama, harus ditepati.

Bahasa kita memang sangat terbatas. Sampai2 Remy Sylado menulis buku berjudul “9 Dari 10 Bahasa Indonesia Adalah Asing“. (Mm.. jangan salah kalau nama penulis yang tercetak di cover adalah Alif Danya Munsyi. Itu cuman salah satu nama pena Japi Tambayong, sebagaimana Remy Sylado pun sebuah nama pena). Tapi apa memang salah istilah terbentuk karena keterbatasan bahasa?

Bisa jadi juga bangsa kita terlalu menggampangkan, tanpa berusaha memahami pemahaman mendasar masalah yang dihadapi. Dengan menggampangkan pengistilahan, masyarakat kita terbiasa dan dibiasakan melihat oknum-oknum yang memanfaatkan kedangkalan istilah untuk menggampangkan (yang berujung menyelewengkan).

Ahmad Tohari (ya, Ahmad Tohari yang “itu”) menangkap kegelisahan yang sama. Ia pun menulis (dan menuntut) penggunaan istilah pemandatan instead of pemilihan dalam frasa pemilihan umum. Tulisan beliau dimiat dalam Kolom Resonansi Republika, Senin 10 Maret 2008.

Senin, 10 Maret 2008

Pemilihan atau Pemandatan?

Warga desa saya setahun yang lalu menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan alhamdulillah berlangsung tertib. Setelah berlangsung pemilihan kepala desa, baru-baru ini kami memilih bupati dan wakil bupati. Dan, Juni nanti, kami juga akan memilih gubernur dan wakilnya. Pemilu legislatif yang disusul dengan pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada 2009 mendatang.

Lelah? Ya, bukan hanya lelah dan jenuh. Lebih dari itu. Kebanyakan pemilih, kecuali mereka yang mendapat penghasilan dari percaloan, seperti tidak memperoleh manfaat apa pun. Malah belum apa-apa sudah pesimistis.

Sebab, pemilihan-pemilihan yang menghabiskan uang triliunan itu dipercaya tidak akan menghasilkan perubahan ke arah perbaikan. Kehidupan terasa kian berat, masa depan tak menentu karena perilaku elite penguasa tidak akan berubah dengan adanya pemilihan. Bahkan, masyarakat umum merasakan keadaan sekarang kian hari kian buruk. Janji-janji para calon, baik eksekutif maupun legislatif, yang dikumandangkan dalam kampanye pemilihan sebagian besar tidak ditepati.

Kinerja serta perilaku para calon terpilih diyakini akan sama saja; sering mengecewakan masyarakat yang telah membayar pajak dan memberikan suara buat mereka. Umumnya, mereka masih memperlihatkan sikap sebagai priyayi dan memandang masyarakat pemilih hanya sebagai objek kekuasaan. Sikap seperti ini pun diperlihatkan oleh orang-orang partai. Padahal, partai adalah sarana kehidupan demokrasi yang utama. Tapi, orang-orang partai sering bersikap sebagai priyayi politik dan menganggap pemilih sebagai wong cilik yang ada dalam wilayah kekuasaan mereka.

Belum lama ini, di Purwokerto, diselenggarakan diskusi terbatas mengenai pilgub Jateng. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Mapilu PWI Jateng itu, muncul pikiran yang mengkritisi kata ‘pemilihan’ dalam kaitannya dengan pemilu. Apakah kata ‘pemilihan’ ini cukup baik untuk mencapai substansi kegiatan yang ada, yakni suatu proses menunjuk seseorang untuk mewakili aspirasi dan kepentingan warga dalam segala bentuk kekuasaan negara? Sangatlah jelas kata ‘pemilihan’ ini merupakan terjemahan kata ‘vote’ dalam bahasa Inggris. Jadi, pertanyaannya bisa disederhanakan, apakah dalam kaitan dengan pemilu, kata ‘pemilihan’ cukup baik digunakan sebagai terjemah kata ‘vote’?

Kosakata ‘vote’ tentu tidak sama dengan kosakata ‘select’ atau ‘choose’ atau juga ‘assort’ yang secara gampang ketiganya berarti memilih. Tapi, mengapa di negara maju sana orang memilih kata ‘vote’ dan bukan ‘choose’ atau ‘select’?

Sebabnya, kosakata ‘vote’ memang kurang memadai bila hanya dipahami sebagai ‘memilih’. Substansi to vote adalah menentukan orang untuk diberi mandat. Jadi, pemilihan bupati misalnya, adalah kegiatan untuk menentukan satu orang di antara banyak calon yang akan diberi mandat kekuasaan menjadi bupati. Ini sangat berbeda dengan pemilihan artis paling kaya atau pembanyol paling lucu misalnya, karena dalam pemilihan ini tidak ada substansi pemberian suatu mandat. Tapi, mengapa keduanya sama-sama menggunakan kata ‘pemilihan’?

Ketidaktepatan dalam hal pemilihan kata ini bisa berakibat buruk. Bila dalam kegiatan pemilihan-pemilihan itu tidak disertai kesadaran pemberian mandat kekuasaan dari pihak pemilih, dan penerimaannya sebagai amanat oleh si terpilih. Bila terjadi demikian, pemilihan-pemilihan umum yang mahal itu jelas tidak mencapai substansi atau maksudnya. Tapi, ironisnya memang itulah yang terjadi di tengah masyarakat bangsa ini. Penggunaan hak pilih tidak disertai kesadaran pemberian mandat kekuasaan. Dan, yang terpilih tidak merasa menerima mandat itu. Kebanyakan pemilih hanya memberikan suara berdasarkan kepatuhan kepada pemimpin, pejah-gesang ndherek, sami’na wa atho’na. Bahkan, dalam situasi yang sudah sangat pragmatis ini banyak pemilih yang sengaja memberikan suara demi uang yang tak seberapa.

Kalau sudah seperti ini, apakah arti pemilu? Jelas maksudnya, yakni pemberian mandat kekuasaan dan penerimaannya sebagai amanat tidak akan tercapai. Tingkat keterwakilan pemilih dalam kekuasaan negara yang seharusnya diwakili oleh mereka yang dipilih pasti sangat rendah. Pemilih pun merasa tidak punya hak kontrol atas kekuasaan miliknya yang telah dimandatkan kepada si terpilih. Sebaliknya, si terpilih tidak perlu merasa mengemban mandat kekuasaan dari pemilih sehingga pertanggungjawaban akan dilakukan seenaknya. Inilah yang terjadi dengan pemilu-pemilu kita dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional; suatu pemborosan luar biasa dan tujuan sejatinya tidak akan pernah tercapai.

Menyadari kenyataan ini dalam diskusi terbatas itu dikemukakan gagasan untuk mengganti kata pemilihan dengan kata pemandatan. Memang, pada awalnya akan terdengar janggal karena kita sudah sangat terbiasa dengan kata pemilihan. Namun, gagasan ini patut dipertimbangkan bila kegiatan pemilu yang amat mahal itu bisa mencapai maksud yang sebenarnya. Ya, memilih calon anggota legislatif atau eksekutif jelas berbeda dengan memilih pelawak atau badut. Karena memilih yang pertama punya substansi pemberian mandat. Sedangkan yang kedua, tidak. Mari kita renungkan.

(Ahmad Tohari )



2 Responses to “Biar Salah Asal Populer”

  1. 1 bimatampan

    berat banget tulisannya……

    kagak ngerti dah…….. 😀

  2. 2 alif

    dak jelas,,,ga sistematis


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: